Dalam dokumen anggaran, pemerintah menetapkan alokasi awal Rp71 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Nilai tersebut saat ini tengah dibahas untuk penambahan hingga Rp100 triliun, sehingga total kebutuhan penyelenggaraan program tahun depan diperkirakan mencapai sekitar Rp171 triliun.
Secara nasional, terdapat 13.514 SPPG aktif di 38 provinsi hingga 29 Oktober 2025. Anggaran berjalan tercatat Rp35,6 triliun atau 50,1% dari total alokasi.
“Pelaksanaan MBG terus diperkuat, termasuk pengawasan kelayakan dapur melalui pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” kata Sekjen Indonesia Food Security Review (IFSR), Isyraf Madjid.
Menurut dia, penerapan SLHS dilakukan secara preventif sebelum dapur beroperasi penuh. “SLHS bukan hanya formalitas administratif, tetapi instrumen pengendalian risiko yang memastikan dapur memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan prosedur penanganan pangan,” ujarnya.
Untuk menjaga kualitas sajian, pemerintah kota menetapkan menu baku dengan panduan visual yang disusun bersama ahli gizi. Metode ini terbukti efektif meningkatkan penerimaan siswa dan mengurangi sisa makanan di sekolah.
Selain aspek teknis, pemkot juga mengembangkan partisipasi publik melalui program “Billboard of the Month” guna memberikan apresiasi kepada dapur SPPG berprestasi. Langkah ini dinilai memperkuat motivasi petugas dan dukungan masyarakat.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan penekanan pada transparansi, Solo menunjukkan bahwa program makan bergizi dapat berjalan aman, higienis, dan berdampak ekonomi, serta layak dijadikan rujukan bagi daerah lain, tutupnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
