JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) semakin meluas dan kini menyentuh berbagai sektor, mulai dari ekonomi, layanan publik, hingga aktivitas harian masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan tersebut, pemerintah menilai perlu ada arah pengembangan yang jelas agar teknologi tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga dikuasai oleh bangsa sendiri.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, mengungkapkan bahwa pemerintah telah merampungkan Peta Jalan Nasional AI dan Pedoman Etika AI sebagai kerangka awal untuk memastikan teknologi berkembang secara aman, inklusif, dan sejalan dengan kepentingan nasional. Keduanya menjadi fondasi dalam mendorong apa yang disebut Nezar sebagai Sovereign AI yang Berdaulat.
“Yang penting kita tidak menjadi penonton atau hanya pasar. Kita harus menjadi pemain dan mampu menguasai teknologi ini,” ujar Nezar dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Kecerdasan Artifisial: Jembatan menuju Indonesia Emas, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan, penyusunan dua dokumen strategis itu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian, industri, komunitas sipil, hingga para peneliti AI. Seluruhnya diposisikan sebagai pelengkap kerangka hukum yang sudah ada, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, aturan PSE, dan regulasi hak cipta.
Nezar menilai urgensi kedaulatan teknologi semakin besar karena perkembangan AI global berlangsung jauh lebih cepat dari prediksi. Dalam hitungan bulan, fitur generatif AI terus bertambah, memicu persaingan negara-negara dalam membangun data center, meningkatkan ketersediaan GPU, serta memperkuat computing power.
Karena itu, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada model AI dari luar negeri. Model tersebut belum tentu sesuai konteks sosial, budaya, dan kebutuhan nasional.
Kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan AI juga menjadi perhatian. Pemerintah memperluas akses pelatihan melalui program Digital Talent Scholarship, iCall Center, hingga pengembangan AI Talent Factory. Program ini telah berjalan di Universitas Brawijaya dan mulai diperluas ke kampus-kampus besar lainnya pada 2025.
Tidak hanya pendidikan tinggi, literasi AI juga mulai didorong sejak tingkat dasar dan menengah. Nezar menyebutkan perlunya pembaruan kurikulum agar siswa tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi memahami cara kerjanya.
“Anak-anak hidup di masa ketika teknologi ini sangat dominan. Mereka perlu dibekali cara berpikir kritis agar tidak menyerahkan semua proses belajar kepada mesin,” katanya.
Meski membawa banyak peluang, Nezar mengingatkan bahwa AI juga menimbulkan risiko besar, terutama soal keamanan data, disinformasi, dan konten manipulatif. Salah satu ancaman yang paling serius adalah maraknya deepfake yang kian sulit dibedakan dari konten asli.
“Deepfake bisa meniru wajah dan suara kita, menciptakan konteks yang tidak pernah kita lakukan. Dampaknya sangat besar bagi sosial dan politik,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah memperkuat kerja sama dengan platform digital, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait guna menyediakan alat deteksi konten AI serta mendorong penerapan content authentication berbasis metadata.
Nezar menegaskan bahwa perjalanan menuju kedaulatan AI adalah upaya kolektif untuk menempatkan Indonesia dalam peta persaingan global. Dengan arah kebijakan yang jelas, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi turut membangun model dan algoritma buatan sendiri.
“Kita harus menciptakan AI yang berdaulat. Ini bukan sekadar penting untuk hari ini, tapi menentukan posisi Indonesia di masa depan,” tutupnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
