Rawan Dipolitisasi, PB SEMMI Tolak Asas Dominus Litis untuk Kejaksaan

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Sandri Rumanama, menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi serentak jika penerapan asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tetap dipaksakan.

"Dengan asas dominus litis, kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana bisa dibawa ke pengadilan atau tidak. Ini sangat rawan dipolitisasi dan dapat menciptakan polarisasi. Kami dengan tegas menolak asas ini. Jika tetap dipaksakan, kami akan turun ke jalan," ujar Sandri, Rabu (26/2/2025).

Menurut Sandri, pemberian kewenangan penuh kepada kejaksaan dalam menentukan kelanjutan perkara berpotensi merusak sistem penegakan hukum yang sudah berjalan. Selain itu, ia khawatir ada mobilisasi kekuatan politik yang dapat mempengaruhi proses hukum.

Ia juga menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan akibat penerapan asas dominus litis.

"Jika jaksa diberikan kewenangan ini, maka penyelidikan dan penyidikan akan tumpang tindih dengan kepolisian. Untuk tindak pidana kriminal umum, sudah benar jika ditangani oleh polisi. Kenapa harus menunggu keputusan jaksa dulu?" kata Sandri.

Editor : Hasiholan Siahaan