Menurut Fadly, pemerintah sebaiknya berperan sebagai off-taker, yakni pihak yang membeli hasil produksi dari peternakan ayam dan telur yang dikelola koperasi dan pelaku usaha rakyat. Dengan demikian, UMKM akan terlibat langsung dalam rantai pasok pangan nasional dan memperoleh manfaat ekonomi dari keberlangsungan program MBG.
“Kalau pemerintah menjadi pembeli hasil produksi, sementara koperasi dan UMKM yang mengelola, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Ini juga sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo. Dengan begitu, negara memastikan pasokan pangan tetap stabil, sementara masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan produksinya,” lanjut Fadly.
Model seperti ini bukan hanya efisien, tapi juga adil. Ia memperluas kepemilikan ekonomi rakyat, sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional dari bawah.
Selain itu Fadly juga mengingatkan pentingnya pencegahan dini penggunaan anggaran tepat guna, agar anggaran Rp20 triliun untuk peternakan ayam ini tidak menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
